Tak sekadar piaraan, anjing juga bisa menjadi sahabat manusia. hewan berkaki empat ini pun bisa menghasilkan uang yang berlimpah.
Riuh gonggongan anjing memenuhi main hall Mal Graha Tata Cemerlang (GTC), Minggu, 12 Desember kemarin. Sebuah area beralaskan karpet berwarna hijau tampak dikelilingi beberapa kotak penyimpanan anjing.
Di beberapa sudut area tersebut nampak beberapa orang sedang sibuk menyisir dan membersihkan anjing piaraannya. Di sisi lain tampak beberapa pengunjung menyempatkan diri mengabadikan gambar dari berbagai anjing yang lucu tersebut.
Sepanjang dua hari kemarin, pengunjung Mal GTC memang mendapatkan hiburan yang berbeda. Di hari itu sedang berlangsung Pameran Anjing (dog show) Multi Trah. All Breed: Makassar 2nd Dog Show 2010, demikian tema even ini.
Even ini merupakan ajang yang dilaksanakan oleh Perkumpulan Kinologi Indonesia (PERKIN). Ada 78 ekor anjing dari seluruh Indonesia yang hadir memeriahkan even ini.
Beragam jenis anjing dari ukuran mini sampai yang super jumbo berkumpul dan menunjukkan tingkah yang lucu dan menggemaskan. Mulai dari jenis dobermann, golden retrievier, rottweiler, chihuahua, poodle, shihtzu, hingga pomeranian ada di ajang ini.
Tingkah pola hewan berkaki empat tersebut tak jarang mengundang gelak tawa. Seperti saat beberapa ekor golden retrievier yang tiba-tiba membuang kotoran di tengah arena ketika sedang dinilai oleh juri.
Ada lagi seekor anjing pomeranian yang tidak mau mengikuti perintah sang majikan untuk berlari mengelilingi arena. Anjing kecil tersebut tiba-tiba bersemangat ketika seekor anjing besar masuk di arena, sehingga mereka saling berkejaran.
Anjing-anjing ini tak sekadar pamer aksi dan gaya di tengah arena. Ada penilaian khusus yang diberikan setiap juri yang hadir ke setiap anjing yang tampil.
“Penilaiannya seperti pemeriksaan susunan gigi, kondisi bulu, serta keaktifan si anjing tersebut,” tutur Ronny Wirawan selaku ketua panitia acara ini. Dia melanjutkan, setiap anjing memiliki kriteria masing-masing, mulai dari tingginya, berat, dan bulunya.
Juri yang datang menilai pada even ini pun tidak asal pilih. Di antaranya Graham Kerr dari Australia, Andi Hudono, dan Agus Wardhana. Ketiganya telah berpengalaman di bidang hewan khususnya jenis anjing.
Ronny mengungkapkan, ajang ini diadakan tidak hanya untuk menggalakkan kecintaan terhadap anjing. Melalui even ini PERKIN mengharapkan agar anjing jenis Trah dapat diangkat dan dikenal secara umum.
Anjing dikenal sebagai salah satu satwa yang paling setia, maka tak heran bila banyak orang yang ingin dan gemar memliharanya. Namun, untuk membesarkan anjing, butuh perawatan yang ekstra serta tentunya biaya yang tidak sedikit.
Seperti yang diungkapkan salah seorang peserta dari Bandung, Jesselyn. Dalam pameran ini, dia memboyong dua anjing untuk ikut lomba.
“Setiap hari harus diberi makanan yang cukup dan sesuai, selain itu perlu dimandikan setiap tiga hari sekali,” urai wanita berkulit putih ini. Untuk menjaga bulu anjingnya tetap indah, Jesselyn selalu menyisir dan menyemprotnya dengan spray khusus.
Setelah menunjukkan aksi dan mendapat nilai dari setiap juri, anjing yang mendapat nilai tertinggi akan memperoleh hadiah dan trophy yang disiapkan panitia.
“Jadi bagi anjing-anjing yang sudah tiga kali memenangkan best in show dengan juri yang berbeda, berhak untuk menyandang gelar Indonesian Champion yang akan dilampirkan pada akte lahirnya,” urai Ronny.
Tak sekadar mendapat gelar, anjing tersebut akan mendapatkan gengsi yang tinggi di kalangan anjing lainnya. Tanpa harus menjualnya, anjing tersebut sudah bisa mengisi pundi-pundi sang pemilik.
Seperti misalnya ada anjing milik orang lain yang ingin dikawinkan dengan anjing tersebut. “Bisa saja si pemilik Anjing dengan gelar tersebut akan mematok harga tertentu dulu,” tukas pria berkaca mata ini. (*)
Makassar, 12 Desember 2010
Minggu, 12 Desember 2010
DAS Butuh Perda dan Masyarakat Adat
Catatan dari Journalist Trip 3
Permasalahan DAS saat ini Cuma berada di tangan pemerintah. Seharusnya masyarakat adat turut dilibatkan dalam hal ini.
Kekeruhan aliran Sungai Sa’dan tampaknya menunjukkan kekeruhan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Sa’dan. Tak hanya Tana Toraja yang merasa tidak memperoleh cukup keuntungan sebagai daerah hulu. Toraja Utara pun mengharapkan hal yang sama.
Carut-marut pengelolaan DAS tersebut dikatakan seorang pria bertubuh gempal yang kami temui di salah satu ruangan di Kantor Bupati Toraja Utara akibat tidak adanya perda (peraturan daerah, red.) yang jelas. Pria yang dimaksud adalah Drs Ek Lewaran Rantela’bi, MH, yang tidak lain adalah Sekretaris Daerah Toraja Utara.
Toraja Utara adalah sumber air untuk beberapa daerah. Demikian diungkapkan Lewaran kepada Tim Journalist Trip.
“Toraja Utara sama sangat sulit menikmati air akibat persawahan di sini yang posisinya lebih tinggi dari aliran sungai,” ungkapnya.
Seperti Tana Toraja, kontur daerah di Toraja Utara juga berbukit-bukit. Akibatnya, penduduk setempat terpaksa membuka lahan sawah di ketinggian.
Menurut Lewaran, sudah semestinya bila kabupaten-kabupaten yang merasakan manfaat dari DAS Sa’dan dapat memberikan bantuan kepada Toraja Utara. Setidaknya, lanjut dia, kabupaten-kabupaten tersebut memberikan bantuan berupa biaya pembibitan untuk lahan kritis.
“Saat ini, pemda tidak lagi melibatkan komunitas masyarakat adat dalam hal pemerintahan,” tutur pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat (AMA)Toraya. Padahal dulunya masyarakat adat sangat dihormati pendapat-pendapatnya dalam melakukan suatu hal.
Dikisahkan Lewaran, dahulu ketika akan diadakan penebangan pohon, seluruh warga harus berkumpul bersama. Istilahnya mengadakan musyawarah atau rembug warga terlebih dahulu.
“Masalah hutan dulu harus dipilih-pilih mana pohon yang sudah layak atau sesuai umurnya untuk dijadikan rumah,” tutur Lewaran mengingat masa lalu. Sekarang, dengan kemajuan teknologi mengakibatkan meningkatnya pembalakan hutan secara liar.
Salah satu dampak nyata tidak terasanya manfaat DAS di Toraja (Tana Toraja dan toraja Utara) adalah sampai saat ini belum pernah menjadi swasembada pangan. Meskipun mengelola sawah, Toraja masih selalu mendapat tambahan beras dari luar.
“Apalagi sekarang, di mana masyarakat Toraja sudah menjadi konsumtif, tidak lagi produktif,” sesal Lewaran.
Akibat tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menyikapi penebangan pohon, dan tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam hal ini menyebabkan banyaknya kasus lahan kritis di Toraja.
“Agar tidak terjadi translok perambahan hutan, sebaiknya masyarakat dimanfaatkan dan diberdayakan oleh pemerintah. Ini kan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” tutur Lewaran.
Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Toraja yang bermukim di kawasan hutan. Ini disebabkan tanah yang didiaminya adalah tempat tinggal nenek moyang mereka secara turun-temurun.
“Ini semua karena tidak adanya kejelasan batas tapal hutan dari dinas terkait (Dishutbun, red.),” urai Lewaran. (*)
Rantepao – Toraja Utara
Permasalahan DAS saat ini Cuma berada di tangan pemerintah. Seharusnya masyarakat adat turut dilibatkan dalam hal ini.
Kekeruhan aliran Sungai Sa’dan tampaknya menunjukkan kekeruhan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Sa’dan. Tak hanya Tana Toraja yang merasa tidak memperoleh cukup keuntungan sebagai daerah hulu. Toraja Utara pun mengharapkan hal yang sama.
Carut-marut pengelolaan DAS tersebut dikatakan seorang pria bertubuh gempal yang kami temui di salah satu ruangan di Kantor Bupati Toraja Utara akibat tidak adanya perda (peraturan daerah, red.) yang jelas. Pria yang dimaksud adalah Drs Ek Lewaran Rantela’bi, MH, yang tidak lain adalah Sekretaris Daerah Toraja Utara.
Toraja Utara adalah sumber air untuk beberapa daerah. Demikian diungkapkan Lewaran kepada Tim Journalist Trip.
“Toraja Utara sama sangat sulit menikmati air akibat persawahan di sini yang posisinya lebih tinggi dari aliran sungai,” ungkapnya.
Seperti Tana Toraja, kontur daerah di Toraja Utara juga berbukit-bukit. Akibatnya, penduduk setempat terpaksa membuka lahan sawah di ketinggian.
Menurut Lewaran, sudah semestinya bila kabupaten-kabupaten yang merasakan manfaat dari DAS Sa’dan dapat memberikan bantuan kepada Toraja Utara. Setidaknya, lanjut dia, kabupaten-kabupaten tersebut memberikan bantuan berupa biaya pembibitan untuk lahan kritis.
“Saat ini, pemda tidak lagi melibatkan komunitas masyarakat adat dalam hal pemerintahan,” tutur pria yang juga merupakan Ketua Dewan Pengurus Aliansi Masyarakat Adat (AMA)Toraya. Padahal dulunya masyarakat adat sangat dihormati pendapat-pendapatnya dalam melakukan suatu hal.
Dikisahkan Lewaran, dahulu ketika akan diadakan penebangan pohon, seluruh warga harus berkumpul bersama. Istilahnya mengadakan musyawarah atau rembug warga terlebih dahulu.
“Masalah hutan dulu harus dipilih-pilih mana pohon yang sudah layak atau sesuai umurnya untuk dijadikan rumah,” tutur Lewaran mengingat masa lalu. Sekarang, dengan kemajuan teknologi mengakibatkan meningkatnya pembalakan hutan secara liar.
Salah satu dampak nyata tidak terasanya manfaat DAS di Toraja (Tana Toraja dan toraja Utara) adalah sampai saat ini belum pernah menjadi swasembada pangan. Meskipun mengelola sawah, Toraja masih selalu mendapat tambahan beras dari luar.
“Apalagi sekarang, di mana masyarakat Toraja sudah menjadi konsumtif, tidak lagi produktif,” sesal Lewaran.
Akibat tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menyikapi penebangan pohon, dan tidak dilibatkannya masyarakat adat dalam hal ini menyebabkan banyaknya kasus lahan kritis di Toraja.
“Agar tidak terjadi translok perambahan hutan, sebaiknya masyarakat dimanfaatkan dan diberdayakan oleh pemerintah. Ini kan sekaligus membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” tutur Lewaran.
Sampai saat ini, masih banyak masyarakat Toraja yang bermukim di kawasan hutan. Ini disebabkan tanah yang didiaminya adalah tempat tinggal nenek moyang mereka secara turun-temurun.
“Ini semua karena tidak adanya kejelasan batas tapal hutan dari dinas terkait (Dishutbun, red.),” urai Lewaran. (*)
Rantepao – Toraja Utara
Ada Miss Komunikasi antara Dishutbun dan BP-DAS Sa’dan
Butuh kerja sama dari semua pihak demi mengatasi permasalahan daerah aliran sungai. Demikian halnya di DAS Sa’dan.
Sebuah ornamen atap Tongkonan (rumah adat Toraja, red.) menyambut kedatangan kami di sebuah bangunan yang berlokasi di Kota Makale, Tana Toraja. Untuk memasuki halaman gedung ini, harus melalui jalur dengan kemiringan sekira -30 derajat.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Saddang. Demikian tulisan yang tertera di papan penanda gedung di Jalan Pongtiku nomor 155 ini.
Kali ini kami diterima dua orang wanita dan seorang pria yang merupakan staf BP-DAS Sa’dan. Mereka adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ir Yosranita Rante. Selanjutnya ada Ir Yosephine Matandung, selaku Kepala Seksi Evaluasi DAS. Dan yang terakhir Suleman Patiung, salah seorang staf Seksi Kelembagaan.
Kami kemudian diantar ke sebuah ruangan yang terletak di lantai dua gedung ini. Di dalam sudah tersedia kursi yang berbentuk melingkar. Sepertinya ini memang sebuah ruang rapat/pertemuan.
″Terima kasih sudah bersedia mengunjungi kami. Sebelumnya kami mohon maaf, karena kami sudah menyiapkan bahan presentase mengenai BP-DAS Sa’dan. Tapi sepertinya saat ini tidak bisa ditampilkan berhubung listrik sedang padam,” ujar Suleman membuka pertemuan.
Hari itu memang listrik sedang padam. Ironis betul, karena Tana Toraja sebagai daerah hulu yang menjadi salah satu pemasok air ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru malah masih sering terjadi pemadaman listrik.
Kembali ke BP-DAS Sa’dan, Suleman menjelaskan, kantor ini membawahi delapan kabupaten di Sulsel yang menjadi wilayah kerjanya. Kedelapannya adalah Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
″Sebagian daerah di Mamasa juga menjadi wilayah kerja kami, yakni di bagian Timur dan Selatan,” tambah Suleman.
Diuraikan Suleman, BP-DAS Sa’dan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi pengelolaan data-data tentang DAS sa’dan.
″Di sini kami juga melakukan evaluasi tata air, seperti tingkat kekeruhan air dan penutupan lahan,” ujar Yosranita menambahkan.
Di tengah perbincangan mengenai DAS Sa’dan, ketiga pejabat BP-DAS Sa’dan tersebut mengutarakan bahwa ada sebuah forum yang dibentuk untuk mewadahi permasalahan DAS ini.
Pernyataan ini menjadi membingungkan kami, karena sejam sebelumnya masih di kota yang sama, kami mendengarkan pernyataan sebaliknya.
″Maaf pak, apa benar sudah ada Forum DAS Sa’dan? Karena di Dishutbun (dinas kehutanan dan perkebunan) kami diberitahu bahwa sampai saat ini belum ada forum yang terbentuk,” ujar salah seorang fasilitator dari The Green Foundation, Husniaty.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yosephine menjelaskan, Forum DAS Sa’dan sudah terbentuk sejak beberapa bulan lalu. Beberapa fungsi yang dijalankan forum ini adalah sebagai fasilitator para stakeholder dan pemetaan partisipatif tingkat ekonomi masyarakat di suatu wilayah.
Forum tersebut juga sudah dianggarkan ke dalam APBD Luwu Utara, Palopo, dan Luwu. ″Salah satu kegiatan yang telah terlaksana melalui forum ini adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL),” tambah Yosranita.
Untuk memantau kondisi suatu lahan, pada outlet di setiap DAS dan sub-DAS dipasangi stasiun pengamat aliran sungai (SPAS). Dampak aktivitas yang dilakukan di lahan tersebut juga dipantau dengan alat tersebut.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan masyarakat setempat, dan pemerintah pada forum. ″Utamanya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas yang mempengaruhi lahannya, seperti perambahan hutan,” lanjut Yosephine.
Dalam mengatasi permasalahan DAS ini, partisipasi masyarakat memang sangat menentukan. Namun BP-DAS Sa’dan mengeluhkan, hal ini pulalah yang sampai saat ini menjadi kendala utama.
Ke depannya, Tana Toraja diharapkan menjadi prioritas dalam rehabilitasi lahan kritis. ″Tana Toraja kan daerah hulu, jadi perlu rehabilitasi lahan demi melancarkan fungsi DAS,” tutur Suleman.
Forum DAS Sa’dan sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal. Masing-masing pihak yang termasuk di dalamnya belum merasa memiliki kepentingan terkait usaha rehabilitasi lahan maupun penghijauan.
Selain masalah di lapangan, ternyata BP-DAS Sa’dan juga masih memiliki masalah internal. Untuk mengurus luas wilayah kerja yang mencapai 3.912.750 Ha, BP-DAS Sa’dan masih terbilang kekurangan staf.
″Saat ini komposisi pegawai di sini hanya sebanyak 47 orang,” tandas Yosephine.
Demi mendukug kinerja BP-DAS Sa’dan, kembali lagi diperlukan kerja sama dari pihak masyarakat. Untuk itulah forum DAS dibentuk (bersambung)
Makale – Tana Toraja
Sebuah ornamen atap Tongkonan (rumah adat Toraja, red.) menyambut kedatangan kami di sebuah bangunan yang berlokasi di Kota Makale, Tana Toraja. Untuk memasuki halaman gedung ini, harus melalui jalur dengan kemiringan sekira -30 derajat.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Saddang. Demikian tulisan yang tertera di papan penanda gedung di Jalan Pongtiku nomor 155 ini.
Kali ini kami diterima dua orang wanita dan seorang pria yang merupakan staf BP-DAS Sa’dan. Mereka adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ir Yosranita Rante. Selanjutnya ada Ir Yosephine Matandung, selaku Kepala Seksi Evaluasi DAS. Dan yang terakhir Suleman Patiung, salah seorang staf Seksi Kelembagaan.
Kami kemudian diantar ke sebuah ruangan yang terletak di lantai dua gedung ini. Di dalam sudah tersedia kursi yang berbentuk melingkar. Sepertinya ini memang sebuah ruang rapat/pertemuan.
″Terima kasih sudah bersedia mengunjungi kami. Sebelumnya kami mohon maaf, karena kami sudah menyiapkan bahan presentase mengenai BP-DAS Sa’dan. Tapi sepertinya saat ini tidak bisa ditampilkan berhubung listrik sedang padam,” ujar Suleman membuka pertemuan.
Hari itu memang listrik sedang padam. Ironis betul, karena Tana Toraja sebagai daerah hulu yang menjadi salah satu pemasok air ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru malah masih sering terjadi pemadaman listrik.
Kembali ke BP-DAS Sa’dan, Suleman menjelaskan, kantor ini membawahi delapan kabupaten di Sulsel yang menjadi wilayah kerjanya. Kedelapannya adalah Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
″Sebagian daerah di Mamasa juga menjadi wilayah kerja kami, yakni di bagian Timur dan Selatan,” tambah Suleman.
Diuraikan Suleman, BP-DAS Sa’dan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi pengelolaan data-data tentang DAS sa’dan.
″Di sini kami juga melakukan evaluasi tata air, seperti tingkat kekeruhan air dan penutupan lahan,” ujar Yosranita menambahkan.
Di tengah perbincangan mengenai DAS Sa’dan, ketiga pejabat BP-DAS Sa’dan tersebut mengutarakan bahwa ada sebuah forum yang dibentuk untuk mewadahi permasalahan DAS ini.
Pernyataan ini menjadi membingungkan kami, karena sejam sebelumnya masih di kota yang sama, kami mendengarkan pernyataan sebaliknya.
″Maaf pak, apa benar sudah ada Forum DAS Sa’dan? Karena di Dishutbun (dinas kehutanan dan perkebunan) kami diberitahu bahwa sampai saat ini belum ada forum yang terbentuk,” ujar salah seorang fasilitator dari The Green Foundation, Husniaty.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yosephine menjelaskan, Forum DAS Sa’dan sudah terbentuk sejak beberapa bulan lalu. Beberapa fungsi yang dijalankan forum ini adalah sebagai fasilitator para stakeholder dan pemetaan partisipatif tingkat ekonomi masyarakat di suatu wilayah.
Forum tersebut juga sudah dianggarkan ke dalam APBD Luwu Utara, Palopo, dan Luwu. ″Salah satu kegiatan yang telah terlaksana melalui forum ini adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL),” tambah Yosranita.
Untuk memantau kondisi suatu lahan, pada outlet di setiap DAS dan sub-DAS dipasangi stasiun pengamat aliran sungai (SPAS). Dampak aktivitas yang dilakukan di lahan tersebut juga dipantau dengan alat tersebut.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan masyarakat setempat, dan pemerintah pada forum. ″Utamanya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas yang mempengaruhi lahannya, seperti perambahan hutan,” lanjut Yosephine.
Dalam mengatasi permasalahan DAS ini, partisipasi masyarakat memang sangat menentukan. Namun BP-DAS Sa’dan mengeluhkan, hal ini pulalah yang sampai saat ini menjadi kendala utama.
Ke depannya, Tana Toraja diharapkan menjadi prioritas dalam rehabilitasi lahan kritis. ″Tana Toraja kan daerah hulu, jadi perlu rehabilitasi lahan demi melancarkan fungsi DAS,” tutur Suleman.
Forum DAS Sa’dan sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal. Masing-masing pihak yang termasuk di dalamnya belum merasa memiliki kepentingan terkait usaha rehabilitasi lahan maupun penghijauan.
Selain masalah di lapangan, ternyata BP-DAS Sa’dan juga masih memiliki masalah internal. Untuk mengurus luas wilayah kerja yang mencapai 3.912.750 Ha, BP-DAS Sa’dan masih terbilang kekurangan staf.
″Saat ini komposisi pegawai di sini hanya sebanyak 47 orang,” tandas Yosephine.
Demi mendukug kinerja BP-DAS Sa’dan, kembali lagi diperlukan kerja sama dari pihak masyarakat. Untuk itulah forum DAS dibentuk (bersambung)
Makale – Tana Toraja
Menelusuri Pengelolaan DAS Sa’dan di Dinas Kehutanan Tator
Sebagai sesama daerah aliran sungai, kiranya terjalin kerja sama yang baik. “Tidak perlu muluk-muluk, kami cuma butuh dedak…”
Kabut masih memenuhi pandangan ketika mobil yang ditumpangi rombongan Journalist Trip dari Makassar memasuki Bumi Lakipadada. Sepanjang jalur yang dilalui terbentang pemandangan serba hijau, dengan hiasan persawahan penduduk serta beberapa bukit yang menjulang.
Tiga mobil yang mengangkut kami akhirnya tiba di tujuan pada pukul 08.30 WITA. Jadwal hari ini adalah kunjungan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) serta Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Sa’dan, Tana Toraja.
Rombongan kemudian beristirahat sejenak di ibu kota Toraja Utara, Rantepao. Sebagian anggota memanfaatkan waktu yang singkat untuk menyantap sarapan mi instan yang disiapkan salah seorang pendamping, Sitti Hadjar Akbar. Peserta yang lainnya memilih tidur.
Setelah beristirahat sekira 1,5 jam, para peserta meninggalkan peristirahatan. Tujuan selanjutnya ke Kota Makale, sesuai jadwal dari yang disiapkan panitia.
Yang pertama kami kunjungi adalah Kantor Dishutbun Tana Toraja. Dengan kata lain kami harus kembali melalui jalur yang sebelumnya.
Selama perjalanan, kami sempat menemui antrean panjang puluhan mobil di daerah Rantelemo. Mobil-mobil tersebut mengantre untuk mendapatkan jatah bensin di pompa bensin terdekat.
Kami juga dapat menyaksikan pemandangan serba hijau, serta aliran Sungai Sa’dan. Sungai yang kerap menjadi tujuan penggiat alam bebas untuk rafting ini tampak berwarna kecokelatan. Dari kejauhan, sungai ini terlihat lebih dangkal dibanding beberapa tahun lalu ketika saya berkunjung.
Tidak butuh waktu lama untuk sampai di Kantor Dishutbun Tana Toraja. Letaknya tidak terlalu jauh dari kolam yang menjadi pusat Kota Makale.
Di gedung tersebut telah menanti Kadang, S.Hut, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Bina Hutan Dishutbun Tana Toraja. Pria berambut lurus ini memang ditugaskan untuk mendampingi kami.
Salah seorang fasilitator, Salma memulai perbincangan dengan memperkenalkan tim kepada tuan rumah.
Setelah kami memperkenalkan diri satu per satu, Kadang kemudian berbagi cerita kepada kami mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan DAS Sa’dan. Dimulai dari penjelasan kawasan hutan di Tana Toraja.
“Data pembagian hutan di sini berdasarkan fungsi kawasannya,” ujar Kadang. Yang dimanfaatkan sebagai fungsi hutan lindung seluas 90.905,533 hektare. Selanjutnya pada fungsi produksi terbatas (HPT) seluas 20.174,914 hektare.
”Selain itu ada pula jenis hutan rakyat, di mana pohon-pohon tumbuh di atas tanah milik rakyat,” lanjut pria ini.
Jenis hutan rakyat memang masih banyak ditemui di Tana Toraja, mengingat banyak masyarakat yang telah tinggal di tanah leluhurnya secara turun temurun. Sementara tanah tersebut berada di dalam kawasan hutan. Fenomena ini kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya kekritisan lahan.
Dijelaskan Kadang, beberapa masyarakat yang bermukim di kawasan hutan melakukan perambahan hutan secara besar-besaran untuk membangun kebun.
”Kami belum memiliki data pasti tentang jumlah kawasan hutan yang dijadikan kebun. Namun berdasarkan pantauan di lapangan memang sudah banyak yang terlihat,” urai Kadang.
Dishutbun Tana Toraja mendata, seluas 43.766 hektare kawasan hutan lindung berada dalam status sangat kritis. Sementara HPT yang berstatus sangat kritis seluas 12.242 hektare.
Dengan status demikian, kata Kadang, lahan tersebut perlu mendapat perhatian khusus. ”Dengan kata lain lahan sangat kritis perlu direhabilitasi,” ujarnya.
Demi mengurangi jumlah lahan kritis, ke depannya Dishutbun Tana Toraja akan membatasi para perusahaan kayu dalam beroperasi. Untuk melakukan penebangan pohon, harus memenuhi bebeapa syarat yang ditentukan.
”Di antaranya posisi kemiringannya, maupun diameter pohon yang akan ditebang,” jelas Kadang. Ia menambahkan, setiap pohon yang siap tebang akan diberi label khusus terlebih dahulu, yang membedakannya dengan pohon lainnya.
Selain permasalahan lahan kritis, Kadang juga mengungkapkan adanya masalah lain yang dialami Tana Toraja terkait DAS. Sebagai daerah hulu, selaiknya Tana Toraja dapat menikmati manfaat lebih. Tapi tidak demikian.
Salah satunya mengenai pemanfaatan untuk air minum (PAM). ”Saat ini masyarakat yang bisa menikmati PAM masih terbatas,” ujar Kadang.
Perlu diketahui bahwa wilayah DAS Sa’dan meliputi Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.
Selain masalah air minum, sawah di Tana Toraja juga mengalami kesulitan dalam hal pengairan. Hal ini akibat topografi Tana Toraja yang berbukit-bukit dan berada di kemiringan.
“Sebagai daerah hulu, kami sangat mengharapkan adanya subsidi silang dengan daerah hilir yang banyak mendapatkan manfaat dari DAS Sa’dan,” tutur kadang.
Salah satu hubungan timbal balik yang diharapkan Kadang adalah penggratisan dedak padi dari daerah-daerah hilir penghasil padi.
“Tidak perlu muluk-muluk, kami hanya butuh dedak,” ungkap Kadang. Bagi masyarakat Tana Toraja, dedak dimanfaatkan sebagai pakan ternak (babi).
Kalau tidak bisa gratis, lanjut Kadang, paling tidak harganya di bawah standar. ”Mereka kan sudah merasakan banyak manfaat dari DAS Sa’dan,” tuturnya.
Salah satu jalan keluar yang diinginkan adalah dengan membentuk suatu forum khusus DAS Sa’dan.
Forum yang dimaksud berupa wadah untuk berbagi / sharing terkait masalah DAS. Dengan forum tersebut diharapkan terjadinya simbiosis mutualisme antara daerah hulu dan hilir.
Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul sebelas siang. Itu menandakan waktu kunjungan kami telah habis.
Mengingat masih ada jadwal selanjutnya, tim kemudian memohon diri untuk melanjutkan perjalanan. (bersambung)
Makale-Tana Toraja
Kabut masih memenuhi pandangan ketika mobil yang ditumpangi rombongan Journalist Trip dari Makassar memasuki Bumi Lakipadada. Sepanjang jalur yang dilalui terbentang pemandangan serba hijau, dengan hiasan persawahan penduduk serta beberapa bukit yang menjulang.
Tiga mobil yang mengangkut kami akhirnya tiba di tujuan pada pukul 08.30 WITA. Jadwal hari ini adalah kunjungan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) serta Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Sa’dan, Tana Toraja.
Rombongan kemudian beristirahat sejenak di ibu kota Toraja Utara, Rantepao. Sebagian anggota memanfaatkan waktu yang singkat untuk menyantap sarapan mi instan yang disiapkan salah seorang pendamping, Sitti Hadjar Akbar. Peserta yang lainnya memilih tidur.
Setelah beristirahat sekira 1,5 jam, para peserta meninggalkan peristirahatan. Tujuan selanjutnya ke Kota Makale, sesuai jadwal dari yang disiapkan panitia.
Yang pertama kami kunjungi adalah Kantor Dishutbun Tana Toraja. Dengan kata lain kami harus kembali melalui jalur yang sebelumnya.
Selama perjalanan, kami sempat menemui antrean panjang puluhan mobil di daerah Rantelemo. Mobil-mobil tersebut mengantre untuk mendapatkan jatah bensin di pompa bensin terdekat.
Kami juga dapat menyaksikan pemandangan serba hijau, serta aliran Sungai Sa’dan. Sungai yang kerap menjadi tujuan penggiat alam bebas untuk rafting ini tampak berwarna kecokelatan. Dari kejauhan, sungai ini terlihat lebih dangkal dibanding beberapa tahun lalu ketika saya berkunjung.
Tidak butuh waktu lama untuk sampai di Kantor Dishutbun Tana Toraja. Letaknya tidak terlalu jauh dari kolam yang menjadi pusat Kota Makale.
Di gedung tersebut telah menanti Kadang, S.Hut, selaku Kepala Bidang Perlindungan dan Bina Hutan Dishutbun Tana Toraja. Pria berambut lurus ini memang ditugaskan untuk mendampingi kami.
Salah seorang fasilitator, Salma memulai perbincangan dengan memperkenalkan tim kepada tuan rumah.
Setelah kami memperkenalkan diri satu per satu, Kadang kemudian berbagi cerita kepada kami mengenai beberapa permasalahan yang berkaitan dengan DAS Sa’dan. Dimulai dari penjelasan kawasan hutan di Tana Toraja.
“Data pembagian hutan di sini berdasarkan fungsi kawasannya,” ujar Kadang. Yang dimanfaatkan sebagai fungsi hutan lindung seluas 90.905,533 hektare. Selanjutnya pada fungsi produksi terbatas (HPT) seluas 20.174,914 hektare.
”Selain itu ada pula jenis hutan rakyat, di mana pohon-pohon tumbuh di atas tanah milik rakyat,” lanjut pria ini.
Jenis hutan rakyat memang masih banyak ditemui di Tana Toraja, mengingat banyak masyarakat yang telah tinggal di tanah leluhurnya secara turun temurun. Sementara tanah tersebut berada di dalam kawasan hutan. Fenomena ini kemudian menjadi salah satu penyebab terjadinya kekritisan lahan.
Dijelaskan Kadang, beberapa masyarakat yang bermukim di kawasan hutan melakukan perambahan hutan secara besar-besaran untuk membangun kebun.
”Kami belum memiliki data pasti tentang jumlah kawasan hutan yang dijadikan kebun. Namun berdasarkan pantauan di lapangan memang sudah banyak yang terlihat,” urai Kadang.
Dishutbun Tana Toraja mendata, seluas 43.766 hektare kawasan hutan lindung berada dalam status sangat kritis. Sementara HPT yang berstatus sangat kritis seluas 12.242 hektare.
Dengan status demikian, kata Kadang, lahan tersebut perlu mendapat perhatian khusus. ”Dengan kata lain lahan sangat kritis perlu direhabilitasi,” ujarnya.
Demi mengurangi jumlah lahan kritis, ke depannya Dishutbun Tana Toraja akan membatasi para perusahaan kayu dalam beroperasi. Untuk melakukan penebangan pohon, harus memenuhi bebeapa syarat yang ditentukan.
”Di antaranya posisi kemiringannya, maupun diameter pohon yang akan ditebang,” jelas Kadang. Ia menambahkan, setiap pohon yang siap tebang akan diberi label khusus terlebih dahulu, yang membedakannya dengan pohon lainnya.
Selain permasalahan lahan kritis, Kadang juga mengungkapkan adanya masalah lain yang dialami Tana Toraja terkait DAS. Sebagai daerah hulu, selaiknya Tana Toraja dapat menikmati manfaat lebih. Tapi tidak demikian.
Salah satunya mengenai pemanfaatan untuk air minum (PAM). ”Saat ini masyarakat yang bisa menikmati PAM masih terbatas,” ujar Kadang.
Perlu diketahui bahwa wilayah DAS Sa’dan meliputi Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur.
Selain masalah air minum, sawah di Tana Toraja juga mengalami kesulitan dalam hal pengairan. Hal ini akibat topografi Tana Toraja yang berbukit-bukit dan berada di kemiringan.
“Sebagai daerah hulu, kami sangat mengharapkan adanya subsidi silang dengan daerah hilir yang banyak mendapatkan manfaat dari DAS Sa’dan,” tutur kadang.
Salah satu hubungan timbal balik yang diharapkan Kadang adalah penggratisan dedak padi dari daerah-daerah hilir penghasil padi.
“Tidak perlu muluk-muluk, kami hanya butuh dedak,” ungkap Kadang. Bagi masyarakat Tana Toraja, dedak dimanfaatkan sebagai pakan ternak (babi).
Kalau tidak bisa gratis, lanjut Kadang, paling tidak harganya di bawah standar. ”Mereka kan sudah merasakan banyak manfaat dari DAS Sa’dan,” tuturnya.
Salah satu jalan keluar yang diinginkan adalah dengan membentuk suatu forum khusus DAS Sa’dan.
Forum yang dimaksud berupa wadah untuk berbagi / sharing terkait masalah DAS. Dengan forum tersebut diharapkan terjadinya simbiosis mutualisme antara daerah hulu dan hilir.
Tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul sebelas siang. Itu menandakan waktu kunjungan kami telah habis.
Mengingat masih ada jadwal selanjutnya, tim kemudian memohon diri untuk melanjutkan perjalanan. (bersambung)
Makale-Tana Toraja
Langganan:
Komentar (Atom)