Butuh kerja sama dari semua pihak demi mengatasi permasalahan daerah aliran sungai. Demikian halnya di DAS Sa’dan.
Sebuah ornamen atap Tongkonan (rumah adat Toraja, red.) menyambut kedatangan kami di sebuah bangunan yang berlokasi di Kota Makale, Tana Toraja. Untuk memasuki halaman gedung ini, harus melalui jalur dengan kemiringan sekira -30 derajat.
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP-DAS) Saddang. Demikian tulisan yang tertera di papan penanda gedung di Jalan Pongtiku nomor 155 ini.
Kali ini kami diterima dua orang wanita dan seorang pria yang merupakan staf BP-DAS Sa’dan. Mereka adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Ir Yosranita Rante. Selanjutnya ada Ir Yosephine Matandung, selaku Kepala Seksi Evaluasi DAS. Dan yang terakhir Suleman Patiung, salah seorang staf Seksi Kelembagaan.
Kami kemudian diantar ke sebuah ruangan yang terletak di lantai dua gedung ini. Di dalam sudah tersedia kursi yang berbentuk melingkar. Sepertinya ini memang sebuah ruang rapat/pertemuan.
″Terima kasih sudah bersedia mengunjungi kami. Sebelumnya kami mohon maaf, karena kami sudah menyiapkan bahan presentase mengenai BP-DAS Sa’dan. Tapi sepertinya saat ini tidak bisa ditampilkan berhubung listrik sedang padam,” ujar Suleman membuka pertemuan.
Hari itu memang listrik sedang padam. Ironis betul, karena Tana Toraja sebagai daerah hulu yang menjadi salah satu pemasok air ke Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Bakaru malah masih sering terjadi pemadaman listrik.
Kembali ke BP-DAS Sa’dan, Suleman menjelaskan, kantor ini membawahi delapan kabupaten di Sulsel yang menjadi wilayah kerjanya. Kedelapannya adalah Tana Toraja, Toraja Utara, Enrekang, Pinrang, Luwu, Palopo, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
″Sebagian daerah di Mamasa juga menjadi wilayah kerja kami, yakni di bagian Timur dan Selatan,” tambah Suleman.
Diuraikan Suleman, BP-DAS Sa’dan memiliki tugas pokok dalam melaksanakan penyusunan rencana, pengembangan kelembagaan, dan evaluasi pengelolaan data-data tentang DAS sa’dan.
″Di sini kami juga melakukan evaluasi tata air, seperti tingkat kekeruhan air dan penutupan lahan,” ujar Yosranita menambahkan.
Di tengah perbincangan mengenai DAS Sa’dan, ketiga pejabat BP-DAS Sa’dan tersebut mengutarakan bahwa ada sebuah forum yang dibentuk untuk mewadahi permasalahan DAS ini.
Pernyataan ini menjadi membingungkan kami, karena sejam sebelumnya masih di kota yang sama, kami mendengarkan pernyataan sebaliknya.
″Maaf pak, apa benar sudah ada Forum DAS Sa’dan? Karena di Dishutbun (dinas kehutanan dan perkebunan) kami diberitahu bahwa sampai saat ini belum ada forum yang terbentuk,” ujar salah seorang fasilitator dari The Green Foundation, Husniaty.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Yosephine menjelaskan, Forum DAS Sa’dan sudah terbentuk sejak beberapa bulan lalu. Beberapa fungsi yang dijalankan forum ini adalah sebagai fasilitator para stakeholder dan pemetaan partisipatif tingkat ekonomi masyarakat di suatu wilayah.
Forum tersebut juga sudah dianggarkan ke dalam APBD Luwu Utara, Palopo, dan Luwu. ″Salah satu kegiatan yang telah terlaksana melalui forum ini adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL),” tambah Yosranita.
Untuk memantau kondisi suatu lahan, pada outlet di setiap DAS dan sub-DAS dipasangi stasiun pengamat aliran sungai (SPAS). Dampak aktivitas yang dilakukan di lahan tersebut juga dipantau dengan alat tersebut.
Hasil pemantauan tersebut nantinya akan dikomunikasikan dengan masyarakat setempat, dan pemerintah pada forum. ″Utamanya bagi masyarakat yang melakukan aktivitas yang mempengaruhi lahannya, seperti perambahan hutan,” lanjut Yosephine.
Dalam mengatasi permasalahan DAS ini, partisipasi masyarakat memang sangat menentukan. Namun BP-DAS Sa’dan mengeluhkan, hal ini pulalah yang sampai saat ini menjadi kendala utama.
Ke depannya, Tana Toraja diharapkan menjadi prioritas dalam rehabilitasi lahan kritis. ″Tana Toraja kan daerah hulu, jadi perlu rehabilitasi lahan demi melancarkan fungsi DAS,” tutur Suleman.
Forum DAS Sa’dan sampai saat ini belum memberikan hasil yang maksimal. Masing-masing pihak yang termasuk di dalamnya belum merasa memiliki kepentingan terkait usaha rehabilitasi lahan maupun penghijauan.
Selain masalah di lapangan, ternyata BP-DAS Sa’dan juga masih memiliki masalah internal. Untuk mengurus luas wilayah kerja yang mencapai 3.912.750 Ha, BP-DAS Sa’dan masih terbilang kekurangan staf.
″Saat ini komposisi pegawai di sini hanya sebanyak 47 orang,” tandas Yosephine.
Demi mendukug kinerja BP-DAS Sa’dan, kembali lagi diperlukan kerja sama dari pihak masyarakat. Untuk itulah forum DAS dibentuk (bersambung)
Makale – Tana Toraja
Tidak ada komentar:
Posting Komentar